Pengadilan Negeri Parigi

Hak-Hak Masyarakat Pencari Keadilan

HAK-HAK UTAMA PENCARI KEADILAN

Berhak memperoleh Bantuan Hukum
Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
Berhak segera diadili oleh Pengadilan
Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan
Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti
Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim
Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah
Berhak memilih penasehat hukum sendiri
Berhak menghubungi penasehat hukum sesuai ketentuan
Berhak menghubungi perwakilan negaranya (untuk WNA)
Berhak menerima kunjungan dokter pribadi
Berhak mengetahui penahanan atas dirinya
Berhak menerima kunjungan keluarga
Berhak menerima kunjungan pihak lain untuk kepentingan tertentu
Berhak mengirim/menerima surat
Berhak menerima kunjungan rohaniawan
Berhak diadili dalam sidang terbuka untuk umum
Berhak mengajukan saksi atau saksi ahli
Berhak menerima atau menolak putusan
Berhak mengajukan banding
Berhak mencabut pernyataan menerima/menolak putusan
Berhak mempelajari putusan
Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

(Pasal 50 s/d 68 dan Pasal 196 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)

HAK-HAK PENCARI INFORMASI

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali informasi yang apabila dibuka dapat:

Menghambat proses penegakan hukum
Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual
Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
Mengungkap kekayaan alam Indonesia
Merugikan ketahanan ekonomi nasional
Merugikan hubungan luar negeri
Mengungkap rahasia pribadi atau wasiat
Mengungkap memorandum yang bersifat rahasia
Informasi yang dilarang oleh Undang-Undang

Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Penting: Pastikan Anda mendapatkan tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran dari petugas PPID.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan jawaban dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.

Jika tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID dalam 30 hari kerja.

Jika masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam 14 hari kerja.

Sumber: SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .