Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada tugas dan fungsi badan peradilan umum (sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum), pada pokoknya:

• Pengadilan Negeri Parigi Kelas II adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya;
• Pengadilan Negeri Parigi  dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1));
• Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Parigi  dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (ayat (2)).

 

Pasal 52A:

1. Pengadilan Negeri Parigi wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
   
   
2. Pengadilan Negeri Parigi wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;
   
   
3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 53:

1. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim;
   
   
2. Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya;
   
   
3. Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
   
   
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan;
   
   
5. Pengawasan tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

 

Pasal 57A:

1. Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
   
   
2. Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
   
   
3. Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
   
   
4. Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   
   
5. Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
   
   
6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa  Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 57B:

1. Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3);
   
   
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 36B.

 

Pasal 68A:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
   
   
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

 

Pasal 68B:

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
   
   
2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;
   
   
3. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

 

Pasal 68C:

1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum;
   
   
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
   
   
3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.