Profil Singkat PPID

Pengadilan Negeri Parigi berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Pengadilan menyediakan unit layanan informasi yang terintegrasi dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sejarah Regulasi

Pada tahun 2007 diterbitkan SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 sebagai pedoman awal pelayanan informasi. Tahun 2011 Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA 1‑144/KMA/SK/I/2011, dan pada tahun 2022 diperbarui menjadi SK KMA 2‑144/KMA/SK/VIII/2022.

Tugas PPID

• Menetapkan kebijakan layanan informasi publik.
• Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh informasi.
• Memutakhirkan Daftar Informasi Publik minimal dua kali setahun.
• Mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
• Mengkoordinasikan pemberian informasi publik melalui petugas layanan.

Fungsi PPID

• Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi layanan informasi.
• Melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi dikecualikan.
• Mengembangkan kompetensi petugas layanan informasi.
• Memastikan proses keberatan informasi berjalan sesuai prosedur.
• Menyusun laporan layanan informasi kepada atasan PPID.

Struktur PPID Pengadilan Negeri Parigi

Visi & Misi PPID

Visi

“Terwujudnya keterbukaan informasi publik secara modern menuju peradilan yang agung.”

Misi

• Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Layanan informasi cepat, tepat, sederhana.
• SDM profesional dan berintegritas.
• Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

SK PPID Pengadilan Negeri Parigi

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

• Informasi yang dapat membahayakan negara;
• Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
• Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadi;
• Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
• Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
• Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman ini.

Informasi yang Dikecualikan terdiri atas:

• Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
• Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual atau persaingan tidak sehat;
• Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
• Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;
• Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
• Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
• Informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik pribadi atau wasiat;
• Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
• Memorandum atau surat rahasia antar badan publik;
• Informasi yang tidak boleh diungkapkan menurut undang-undang.

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan:

• Informasi musyawarah hakim;
• Identitas lengkap hakim/aparatur yang diberi sanksi;
• SKP atau evaluasi kinerja individu;
• Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan;
• Identitas hakim/aparatur yang dilaporkan namun belum diketahui publik;
• Dokumen proses mediasi;
• Informasi yang mengungkap identitas pihak dalam putusan tertentu;
• Berita acara sidang dan alat bukti.

Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID MA. Informasi yang dibuka oleh putusan KI/pengadilan wajib dimasukkan ke DIP.

Pengecualian mengikuti masa berlaku undang-undang. Jika PPID tidak menetapkan, informasi otomatis menjadi terbuka saat masa pengecualian berakhir.

Sumber : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (30 Agustus 2022)