Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaduan

A. Disampaikan secara Tertulis

1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor.
2. Pelapor dianjurkan menggunakan formulir khusus, baik cetak maupun elektronik. Pengaduan tanpa formulir tetap diterima.
3. Bagi Pelapor yang kesulitan membaca/menulis, petugas akan membantu menuangkan pengaduan dalam formulir tertulis.

B. Menyebutkan Informasi yang Jelas

1. Identitas Aparat yang dilaporkan (jabatan & satuan kerja).
2. Perbuatan yang dilaporkan.
3. Nomor perkara apabila terkait pemeriksaan perkara.
4. Bukti atau keterangan pendukung (nama, alamat, kontak saksi).

C. Tata Cara Pengiriman

1. Pengaduan ditujukan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan tempat Terlapor bertugas atau kepada Ketua MA/Wakil Ketua MA Non Yudisial atau Ketua Muda Pengawasan.
2. Jika dikirim via pos dalam amplop tertutup, wajib mencantumkan tulisan: "PENGADUAN pada Pengadilan" di kiri atas amplop.

D. Hak-Hak Pelapor

• Kerahasiaan identitas dilindungi.
• Dapat memberikan keterangan tanpa paksaan.
• Mendapat informasi perkembangan laporan.
• Mendapat perlakuan setara dengan Terlapor.

E. Hak-Hak Terlapor

• Kesempatan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
• Berhak memperoleh salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

F. Hak-Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

• Merahasiakan kesimpulan & rekomendasi LHP kepada pihak mana pun kecuali pejabat berwenang.
• Menentukan jangka waktu tambahan apabila proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama.

G. Cara Menyampaikan Pengaduan (Khusus Aparatur Peradilan)

Mengacu PERMA 9 Tahun 2016 BAB I Pasal 3, pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Aplikasi SIWAS MA-RI.
2. SMS: 081341504040 (format: Nama pelapor#NIP#satker#ibukota provinsi#nama terlapor#isi pengaduan).
3. Email.
4. Telepon: 0913-2325963.
5. Meja Pengaduan.
6. Surat.
7. Kotak Pengaduan.

Selengkapnya: PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaduan (Whistleblowing System)