Pengadilan Negeri Parigi

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

Informasi yang dapat membahayakan negara;
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau data pribadi;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang Dikecualikan terdiri atas:

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi terbuka, yang setelah melalui uji konsekuensi dianggap sebagai:

Dapat menghambat proses penegakan hukum;
Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat;
Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat internal yang bersifat rahasia;
Informasi yang dilarang diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Informasi yang Dikecualikan di Pengadilan

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
Identitas lengkap hakim dan aparatur yang diberikan sanksi;
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi individu;
Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan;
Identitas terlapor yang belum diketahui publik;
Dokumen hasil mediasi;
Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak dalam perkara tertentu;
Berita acara sidang dan alat bukti.

Ketentuan Tambahan

Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID Mahkamah Agung;
Pengecualian sebagian informasi tidak berarti seluruh dokumen ditutup;
Informasi yang sudah diputus terbuka wajib disediakan;
Jangka waktu pengecualian mengikuti peraturan perundang-undangan;
PPID wajib menetapkan status sebelum masa pengecualian berakhir;
Jika tidak ditetapkan, informasi otomatis menjadi publik.

Sumber: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (30 Agustus 2022).

« kembali