Pengadilan Negeri Parigi

LHKPN/LHKASN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
Menteri;
Gubernur;
Hakim;
Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
Camat;
Kepala Unit Pelaksana Teknis;
Lurah; dan
Auditor/ P2UPD;
Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah LHKPN /LHKASN personil Pengadilan Negeri Parigi :

Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jenis	Tahun	Bukti Lapor
1	Dwi Sugianto,SH	Ketua	LHKPN	2020	Download
2	RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H.	Hakim	LHKPN	2020	Download
3	RIWANDI, S.H.	Hakim	LHKPN	2020	Download
4	IIN FATIMAH, S.H.	Hakim	LHKPN	2020	Download
5	VENTY PRATIWI, S.H.	Hakim	LHKPN	2020	Download
6	ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.	Hakim	LHKPN	2020	Download
7	Maulana Shika Arjuna,SH	Hakim	LHKPN	2020	Download
8	ARIFIN BATALIPU	Panitera	LHKPN	2020	Download
9	TAMRAN, S.H	Sekretaris	LHKPN	2020	Download
10	Ady Yayan Saswanto, SH.	Panmud Hukum	LHKPN	2020	Download
11	Marolop Sinaga, SH.	Panmud Pidana	LHKPN	2020	Download
12	Rosmaida Gultom	Panmud Perdata	LHKPN	2020	Download
13	Munafri, SE.	Pejabat Pembuat Komitmen	LHKPN	2020	Download
14	Hi. DARMAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	LHKPN	2020	Download
15	Ni Made Sudiarjani,SH	Panitera Pengganti	LHKPN	2020	Download
16	Riya Wahyuningtyas, SH	Kasubag Perencaan,IT dan Pelaporan	LHKASN	2020	Download
17	Fenny Kalyana Cendana, SE.	Kasubag Umum dan Keuangan	LHKASN	2020	Download
18	Fadly Orsay Pamora	Jurusita Pengganti	LHKASN	2020	Download
19	Femila Sari .A.Md.	Jurusita Pengganti	LHKASN	2020	Download
20	Visuddhatma Sankara,S.Kom	Staff	LHKASN	2020	Download
21	MUHAMMAD MU`AMAR, S.Psi.	Staff	LHKASN	2020	Download
22	BHELI ISYA KURNIAWAN KOLOAY, S.T.	Staff	CPNS	2020	Download
23	LINA OKTAVIA, A.Md.A.P.	Staff	CPNS	2020	Download

« kembali