Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
img_head BERITA

MoU Pengadilan Negeri Parigi dengan Lembaga Bantuan Hukum Justita And Law

Jan07

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 811 Kali


Penanda tanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara Pengadilan Negeri Parigi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justita And Law dalam rangka pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu di wilayah kota Parigi  berhasil digelar dalam sebuah seremonial sederhana bertempat di kantor Pengadilan Negeri Parigi Kamis 07 Januari 2016

Dihadiri oleh perwakilan pihak PN Parigi dan pihak LBH Justita And Law, Yaitu Ketua Pengadilan Negeri Parigi Bapak Efrata Happy Tarigan,SH.MH, Panitera PN Parigi Bapak Rapiuddin, SH., MH., Panitera Muda Perdata PN Parigi Marolop Sinaga, SH, Panitera Muda Hukum PN Parigi Ibu Rosmaida Gultom, Seketaris PN Parigi Bapak Sunarto Mait, ST., MH., Pihak LBH Ibu Ketut,SH. Penanda tanganan MoU ini adalah merupakan realisasi dari program mulia pemerintah yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu,

Penanda tanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara Ketua PN Parigi dengan LBH ini dikemas dalam acara sederhana tanpa seremonial berlebihan hanya berlangsung selama lebih kurang 15 menit mengingat para masing-masing pihak harus kembali meneruskan kegiatan rutin mereka sebagaimana biasa yakni memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan.Semoga dengan adanya layanan pos bakum ini, masyarakat tidak mampu yang mengharapkan mendapatkan layanan, pengakuan serta jaminan hukum sama dengan masyarakat lainnya dapat lebih terayomi dan terlindungi kepentingan hukumnya. Pemerintah telah berusaha maksimal mewujudkan rasa Keadilan Bagi Semua (Justice for All) melalui program  posbakum ini. Masyarakat tidak mampu tidak perlu takut dan sungkan untuk berurusan di lembaga peradilan pada umumnya dan PN Parigi khususnya, karena hal ini telah merupakan hak bagi setiap warga Negara yang tidak mampu, dan merupakan kewajiban negara menanggung biayanya.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech